Sapdajogja's Blog

Hari Perempuan Internasional 2009 dan Sesudahnya—Krisis dan Perjuangan untuk Mencapai Kesetaraan

sapdajogja — Fri, 05 Mar 2010 05:26:27 +0000

2009.03.08 | Berita Buruh Internasional, Buruh Wanita and Hak-Hak Buruh
Perayaan 8 Maret sebagai hari khusus perjuangan buruh berasal dari Amerika Serikat pada 1857, ketika para pekerja tekstil dan garmen perempuan mengadakan demonstrasi untuk menuntut hak-hak mereka pada 8 Maret 1857 di Lower East Side, New York City. Pada tingkat internasional, perayaan itu diselenggarakan pada 1910 di Konferensi Perempuan Internasional Sosialis di Copenhagen dan pertama kali dirayakan pada 1911 oleh jutaan pekerja di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss.
Tahun ini pada Hari Perempuan Internasional, krisis ekonomi global yang makin dalam berarti kerentanan yang makin besar bagi kaum perempuan di mana pun dan khususnya di sektor-sektor IUF, tempat kaum perempuan berjuang dengan pekerjaan dan kondisi kerja yang berbahaya dan kurangnya jaminan sosial.
Kurangnya keamanan dalam pekerjaan berarti bahwa dalam banyak kasus kaum perempuan tidak berani menantang berbagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar misalnya diskriminasi karena berbagai tanggung jawab keibuan dan kekeluargaan, pelecehan seksual, kekerasan yang berkaitan dengan jender, risiko keselamatan dan kesehatan, dan diskriminasi upah.
HIV/AIDS tetap merupakan ancaman yang mengerikan bagi banyak anggota perempuan kita. Hal itu mencerminkan ketidaksetaraan jender yang berurat akar dalam masyarakat, yang mencabut dari kaum perempuan hak untuk mengambil keputusan menyangkut tubuh dan kehidupan mereka sendiri.
Kenaikan harga makanan yang belum pernah terjadi sebelumnya memperburuk secara drastis situasi bagi jutaan perempuan pekerja perkebunan dan makanan dan keluarga mereka. Meskipun perusahaan-perusahaan makanan dan padi-padian transnasional besar mencatat laba, gizi buruk dan kemiskinan meningkat di antara para penghasil makanan
Kesenjangan upah berdasarkan jender di sebagian besar negara dan sektor telah makin besar. Laporan yang baru-baru ini dipublikasi dari ITUC, (“Jender [dalam] kesetaraan dalam pasar tenaga kerja: suatu tinjauan tentang berbagai kecenderungan dan perkembangan)”, memperlihatkan bahwa jurang upah rata-rata kini adalah 22,4 persen-naik dari sekitar hanya 20% hanya satu tahun yang lalu. Laporan itu juga memperlihatkan bahwa keanggotan serikat pekerja memiliki pengaruh positif atas kesetaraan upah.
Pengangguran massal, kesempatan baru?
Menurut ILO, krisis ekonomi akan mengakibatkan kenaikan dalam pengangguran global tahun ini bagi 22 juta pekerja perempuan. Dengan memperhatikan peran yang dimainkan oleh banyak perempuan, kenaikan itu akan memiliki berbagai akibat serius bagi stabilitas sosial mendasar.
Tetapi hal itu juga dapat merupakan kesempatan untuk mengevaluasi ulang peran ekonomi perempuan dan mengembangkan layanan publik dan infrastruktur sosial yang dibutuhkan yang memungkinkan kaum perempuan untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan yang produktif.
IUF memainkan peran penting dalam berbagai diskusi ILO 2008 tentang peningkatan lapangan kerja di pedesaan untuk pengurangan kemiskinan. Diskusi-diskusi ini menghasilkan sejumlah proposal konkret tentang peningkatan infrastruktur, layanan, perlindungan, kesehatan, dan keselamatan dan lain-lain di pedesaan.
Makin jelas bahwa rezim perdagangan dan investasi yang dipaksakan oleh IMF, World Bank, WTO, dan berbagai lembaga perdagangan dan finansial internasional yang lain telah meningkatkan dan memaksakan bertambahnya kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kaum pekerja di mana pun, tetapi terutama di negara-negara yang paling miskin di Selatan telah membayar sangat mahal dengan begitu banyak nyawa sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan ini.
Krisis itu memberikan kesempatan bagi gerakan pekerja dan khususnya kaum pekerja perempuan untuk mendorong terbentuknya dan menerapkan berbagai kebijakan yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan
Kaum perempuan dalam sektor-sektor IUF memainkan peran yang amat penting dalam memberi makan dunia. Kaum pekerja perempuan dalam bidang perkebunan, makanan, hotel, restoran, dan jasa penyediaan makanan (katering) dapat membuat perubahan jika kita bersama-sama membela hak-hak kita.
Kaum pekerja di seluruh rantai masyarakat makin perlu berjuang untuk memperoleh pengakuan dan penerapan Kovensi-konvensi internasional kunci menyangkut kaum pekerja perempuan dan kesetaraan termasuk Konvensi 100 tentang pengupahan yang setara, Konvensi 111 tentang non-diskriminasi dalam lapangan kerja. Konvensi 156 tentang pekerja yang memiliki tanggung jawab keluarga dan Konvensi 183 tentang perlindungan keibuan.
Tetapi perjuangan yang paling penting adalah hak bagi semua pekerja untuk bergabung dan diwakili oleh serikat pekerja. Keanggotaan serikat pekerja adalah pertahanan yang terbaik untuk melawan diskriminasi: perekrutan dan pengorganisasian kaum perempuan dalam sektor-sektor kita tetap merupakan prioritas tertinggi kita.

AKSESIBILITAS BAGI DIFABEL

sapdajogja — Sat, 16 Jan 2010 02:24:04 +0000

Seperti telah kita ketahui bahwa setiap orang dalam penciptaannya tidakada yang sama persis walau dalam keadaan kembar sekalipun.Setiap orang masing-masing mempunyai tantangan hidup dan kebutuhan yang berbeda.Demikian juga dengan difabel yang lahir dalam keadaan fisik dan intelektual/mental yang kurang/tidak dapat berfungsi dalam batas normal, sudah barang tentu mempunyai tantangan hidup yang relatif berat dari pada orang lain. agar difabel tidak larut dalam keterbatasan dan kekeurangannya, mka kemampuan/potensi yang masih tersisa dikalangan difabel perlu dioptimalkan baik melalui rehabilitasi dan pendidikan, maupun penyediaaan aksesbilitas. hal yang terakhir bertujuan untuk menhilangkan atau memperkecil halangan atau hambatan akibat kecacatan dalam berekpresi dan berapresiasi.

Itulah sebabnya, dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam bentuk sarana fisik, maka rancangan kontruksi dalam bentuk dan arsitejturnya harus senantiasa bersinergi dengan kondisi para penggunanya tidak terkecuali difabel. Hal tersebut secara teknis yuridis telah diatur dalam Undang-Undangan Penyandang Cacat (UPC) No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat maupun UU no. 28/2002 tentang banguan Gedung dan peraturan pelaksanaanya. Namun amat disesalkan karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap penyediaan dsarana aksesbilitas di kota-kota besar di Indonesia tentang implementasi UPC UU No. 28/2002 tentang banguan mapun peraturan pelaksanaanya, ternyata hanya 0,03% yang kalau dibulatkan menjadi 0 %. Celakanya karena pelanggaran yang terbesar atasa ketentuan tersebut justru adalah bangunan/gedung milik pemerintah sendiri terutama Departemen Sosial dan Departemen Pekerjaan Umum yang konon menjadi leading sektor pelaksanaan peraturan ini.

Padahal dalam ketentuan pasal 10 UPC( UU Penca) diatur antara lain bahwa penyediaaan aksesbilitas, diselenggarkan oleh pemerintah dan/atu masyarakat dan dilakukan secara menyeluru, terpadu dan berkesinambungan” dengan demikian kesangsian banyak kalangan yang menilai substansi UU ini sarat denga ungkapan basa-basi, rekayasa dan tidak masuk akal ternyata bukan sekedar tudingan. Karena dengan optic sederhana, kita dapat dapat menyaksikan dengan terlanjang bagaimana apara aktor dibalik layar ini dapat dimainkan peran dan atraksi ambivalendan paradoksal. Basis pelaksanaan pembangunan selama ini dirasakan sangat bias dalam memenuhi aspek estetika dan arsistic, meski demikian difabel berbangga oelh karena dalam dunia penerbangan nasional sudah menyediakan sarana aksesbilitas dari dan kedalam pesawat. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh pengeliola sejumlah hotal dan sarana umum lainnya dalam bentuk penyediaan berbagai layanan khusus bagi difabel.Kini sangat dinantikan sistem tata kota dengan segala sarana dan prasarana penunjang,khususnya jalan raya,terminal dan angkutan umum,diadakan dengan ketersediaan aksesibilitas.Ini penting karena sudah cukup banyak difabel khususnya tuna netra yang menjadi korban terjatuh kedalam selokan di tepi jalan raya,akibat tidak adanya pagar/penutup pengamanan selokan atau difabel pengguna kursi roda yang terpaksa harus dibopong untuk menjenguk keluarga yang sedang dirawat di lantai 4 pada sebuah Rumah Sakit lantaran aksesibilitas tidak tersedia.Semua ini harus segera diakhiri dengan penyediaan aksesibilitas pada setiap fasilitas umum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Perlu direnungkan secara mendalam bahwa eksistansi aksesibilitas dalam pelaksanaan pembangunan sebetulnya merupakan bentuk manifestasi dari prinsip keadilan dan kemanfaatan dari pembangunan itu sendiri.Sebab bukanlah dalam kehidupan sehari-hari segala hasil sentuhan insaniah bahkan yang bersifat illahiah mulai dari segi materi,bentuk dan fungsi senantiasa diorentasikan dengan kondisi keberadaan manusia.

Prinsip keadilan bagi difabel dalam pelaksanaan pembangunan sebetulnya juga sangat sesuai dengan asas pengembangan sains dan teknologi modern yang bertumpu pada norma,kemamfaatan,kemudahan,efektifitas dan efesiensi.Bukan suatu kesia-sianya,tetapi ternyata kurang atau tidak sesuai dengan keempat prinsip tersebut.Sehingga argumentasi keberadaan aksesibilitas dalam pelaksanaan pembangunan sekalipun tanpa aturan konkrit,maka sebagai insani yang menjunjung tinggi nilai moral dan nilai kemanusiaan,tentunya sudah sangat memadai untuk dijadikan dasar dalam melegitimasi pengadaan aksesibilitas sebagai bagian yang terintegral dan berkedudukan sama dengan keperluan fasilitas pembangunan pada umumnya.

Foto Sapda

sapdajogja — Thu, 14 Jan 2010 10:50:47 +0000

TUNA NETRA 17 DAERAH DI BERI PELATIHAN

sapdajogja — Wed, 13 Jan 2010 23:15:19 +0000

Puluhan Tuna Netra dari 17 daerah di Jawa Tengah mendapatkan pelatihan manajemen dan adminitrasisebagai bekal usaha bagi penyandang Tuna Netra. Pelatihan adminitrasi di lakukan di Balai Pelatihan Kesehatan, Salaman, Kabupaten Magelang selama tiga hari. Yang di mulai kamis (29/10/09) kemarin. Di tempat itu para peserta mendapatkan materi tentang manajemen hingga computer.

Ketua panitia, Ujang Komaludin mengatakan peserta akan di bekali dengan pelatihan memakai computer dengan system Jaws for Windows, yaitu program komp[uter yang bisa membacakan untuk pemakainya. “Mereka akan di ajari untuk memahami bagaimana membuat rencana strategis, menganalisis dengan menggunakan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan latihan, serta di ajari pembukuan yang baik,” ujarnya.

Gubernur Jawa tengah Bibit waluyo yang di wakili Pejabat Bakorwil Djoko Supono mengatakan, kegiatan sepertyi ini bagus untuk mengangkat harkat serta martabat para penyandang Tuna Netra. Berdasarkan data, lanjutnya, sebanyak 7.015 orang mengalami cacat di usia 0-15 tahun dan 30.453 orang mengalaminya di usia 18-75 tahun. Anggota Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Anong Tri Prastowo, menyambut baik pelatihan itu. Menurutnya , untuk bertahan hidup di zaman modern ini, bagi orang seperti dirinya bukanlah hal yang mudah.( Harian Jogja 30 0ktober 2009.hal 21 )

sapda

sapdajogja — Tue, 12 Jan 2010 11:00:33 +0000

Melakukan advokasi dan penanganan hukum, membangun net-working, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian maupun lobbying.
Sedangkan bidang utama yang menjadi perhatian adalah isu-isu yang dihadapi perempuan, difabel maupun anak.